Dampak Korupsi di Indonesia Bagi Perekonomian

Dampak Korupsi di Indonesia Bagi Perekonomian

Korupsi di Indonesia kian lama kian akut. Padahal, korupsi memiliki dampak negatif bagi seluruh sendi kehidupan, tak terkecuali sektor perekonomian.
Lantas apa saja dampak korupsi bagi perekonomian dan dunia usaha seperti situs togel secara khusus? Berikut ini ulasannya :

A. Menghambat investasi

Menghambat investasi

Tidak heran jika dunia bisnis seperti situs togel menginginkan agar upaya pemberantasan korupsi digencarkan. Alasannya, korupsi bisa menghambat laju investasi. Padahal, jika laju investasi terhambat maka perkembangan dunia usaha seperti situs togel bisa terkena dampaknya.Pertanyaannya, kenapa korupsi bisa membuat investasi terhambat? Jawabannya karena korupsi membuat investor baik dalam dan luar negeri ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sebab, investasi yang terjadi di sebuah negara dengan tingkat korupsi tinggi memiliki risiko tinggi untuk gagal. Alih-alih memberikan keuntungan, suntikan modal dari investor justru habis digerogoti koruptor.Pengusaha di mana pun tentu tidak mau mengambil risiko seperti ini. Oleh karenannya, banyak investor yang memindahkan investasinya dari sebuah negara rawan korupsi ke negara yang lebih rendah tingkat korupsinya.

B. Sulit membangun usaha

Negara dengan tingkat korupsi tinggi biasanya memiliki birokrasi berbelit dan berbiaya mahal. Kondisi seperti ini jelas merugikan karena urusan yang berkaitan dengan dunia usaha seperti perizinan untuk membuka situs togel, pajak dan lain sebagainya akan menjadi rumit dan mahal.Sebab, untuk memudahkan urusan biasanya pengusaha situs togel harus membayar pungutan tak resmi dan biaya-biaya siluman lainnya.

C. Fasilitas penunjang usaha tak terbangun

Korupsi bisa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Contoh sederhanannya adalah fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara yang tidak terbangun akibat dana pembangunannya dikorupsi.

Akibatnya, seorang pengusaha yang ingin mendatangkan bahan baku, misalnya, harus mengeluarkan biaya lebih besar karena lama perjalanan yang lebih lama jika dibandingkan pada negara dengan kondisi fasilitas transportasi yang baik.

D. Harga barang kian mahal

Harga barang kian mahal

Dampak lanjutan dari biaya ekonomi tinggi adalah harga barang yang ikut melambung. Alasannya karena biaya produksi menjadi tinggi akibat fasilitas-fasilitas pendukung dunia usaha seperti jalan, jembatan, rel kereta, bandara dan pelabuhan yang tidak terbangun dengan baik.

Jika harga barang mahal, maka ada dua konsekuensi yang mengancam pengusaha. Konsekuensi pertama, daya serap atas barang produksinya jadi rendah karena harga yang mahal.Dan, konsekuensi kedua, untuk menghindari barang tidak laku pengusaha pun menurunkan keuntungan yang mengakibatkan laju sebuah usaha menjadi tidak berjalan dengan baik.

E. Kemiskinan yang berujung pada lemahnya daya beli

Kemiskinan yang berujung pada lemahnya daya beliTurunnya investasi dan pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung pada turunnya kesempatan kerja. Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat. Bila masyarakat produktif menganggur maka kemiskinan akan meningkat. Hasil akhirnya, daya beli masyarakat pun turun.

Hal inilah yang paling menjadi momok pengusaha. Sebab, semurah apapun harga barang menjadi percuma karena masyarakat tidak punya uang untuk membeli barang kebutuhan.

3 strategi pemberantasan korupsi

Untuk memberantas korupsi yang kian menjadi-jadi, Indonesia membentuk sebuah Lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi, KPK berlandaskan atas strategi yang sudah disusunnya. Berikut ini 3 strategi tersebut:

A. Represif

Melalui strategi represif, Komisi Pemberantasan Korupsi menyeret koruptor ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), membacakan tuntutan serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapan strategi represif terbagi menjadi

1. Penanganan laporan pengaduan masyarakat. Bagi KPK laporan masyarakat merupakan sumber informasi yang penting. Bahkan, hampir sebagian besar kasus korupsi berhasil diungkap oleh KPK berkat informasi dari masyarakat.

Namun, tidak semua laporan masyarakat akan ditindaklanjuti karena KPK terlebih dahulu akan melakukan verifikasi dan penelaahan.

2. Penyelidikan. Ini merupakan tahap yang dilakukan dalam rangka menemukan alat bukti yang cukup. Dalam penyelidikan KPK bisa melakukan penyelidikan sendiri atau melimpahkan perkara tersebut pada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

3. Penyidikan. Tahap ini biasa ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Untuk kepentingan penyidikan, seorang tersangka wajib memberikan keterangan pada KPK mengenai seluruh harta bendanya yang diketahui atau diduga memiliki hubungan dengan korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

4. Penuntutan. Tahap ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum setelah menerima berkas dari penyidik.

5. Pelaksanaan putusan pengadilan / eksekusi.

B. Perbaikan sistem

Sistem pemerintahan di Indonesia kerap membuka peluang seseorang melakukan korupsi. Sebagai contoh, prosedur perizinan yang rumit dan memakan waktu kerap membuat pengusaha tergoda untuk menyuap petugas.

Oleh karena itu, KPK merekomendasikan perubahan sistem di sebuah Lembaga atau organisasi tertentu yang meminimalisir kemungkinan korupsi.Selain itu, KPK mendorong transparansi penyelenggaraan negara dengan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan pada KPK.

C. Edukasi dan kampanye

Poin penting dalam upaya pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai definisi korupsi. Sebab, dengan adanya kesamaan persepsi, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara tepat dan terarah.

Contohnya mengenai uang terima kasih. Banyak petugas pelayanan public melihatnya sebagai hal yang wajar diterima sejauh tidak meminta apalagi memaksa.

Contoh lainnya, hanya karena merasa sebagai bukan penyelenggara negara seseorang merasa tidak berkewajiban untuk ikut memberantas budaya korupsi.

Untuk itu, KPK berupaya secara massif untuk memberi pemahaman dan penyadaran mengenai korupsi dan bahayanya bagi kehidupan bermasyarakat.

Baca juga : Peninjauan Akibat Korupsi 

Peninjauan Akibat Korupsi

Gadis sembilan tahun ini adalah salah satunya.

peninjauan akibat korupsi

Dia tinggal di Dhaka, Bangladesh – salah satu dari 114 negara yang mendapat skor di bawah 50 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2015 kami, menunjukkan tingkat korupsi sektor publik yang serius.

Alih-alih pergi ke sekolah, ia menghabiskan hari-harinya menyortir botol di pabrik daur ulang. Pekerja anak secara resmi adalah ilegal di Bangladesh. Secara tidak resmi, suap yang dibayarkan kepada pejabat yang tepat dapat berarti pengecualian dibuat.

Seperti semua eksploitasi, pekerja anak tetap menjadi kenyataan menyedihkan di lingkungan di mana warga negara terperangkap dalam kemiskinan dan pejabat yang korup dapat dilunasi.

Itu hanya satu contoh kehancuran yang dipicu oleh korupsi. Lainnya termasuk perdagangan manusia, kematian anak, standar pendidikan yang buruk, perusakan lingkungan dan terorisme.

Sederhananya – korupsi sektor publik lebih dari sekadar kehilangan uang. Ini tentang kehidupan orang-orang, dan ini adalah masalah global.

Berdasarkan pendapat para ahli, Indeks Persepsi Korupsi mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik di seluruh dunia.

Skala masalah ini sangat besar. Enam puluh delapan persen negara di dunia memiliki masalah korupsi serius. Setengah dari G20 ada di antara mereka.

Tidak ada satu pun negara, di manapun di dunia ini, yang bebas korupsi.

perangi korupsi

NEGARA YANG DIBERIKAN? YANG MENDAPATKAN LEBIH BURUK?


2015 menunjukkan bahwa orang yang bekerja sama dapat berhasil dalam memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih merajalela secara global, lebih banyak negara meningkatkan skor mereka pada 2015 daripada menurun.

Beberapa negara telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir – Yunani, Senegal dan Inggris adalah di antara mereka yang telah melihat peningkatan skor yang signifikan sejak 2012.

Lainnya, termasuk Australia, Brasil, Libya, Spanyol dan Turki, telah memburuk.

Berhadapan dengan banyak masalah korupsi yang mengakar, Brasil telah diguncang oleh skandal Petrobras, di mana para politisi dilaporkan menerima suap sebagai imbalan atas pemberian kontrak publik. Saat ekonomi bergejolak, puluhan ribu warga Brasil biasa telah kehilangan pekerjaan. Mereka tidak membuat keputusan yang menyebabkan skandal. Tapi mereka yang hidup dengan konsekuensinya.

 

SKOR TERENDAH YANG DIKARAKTERISTIK OLEH DARAH DAN KONFLIK YANG DITERIMA

Akibat Konflik


Enam dari 10 negara paling korup juga menempati peringkat di antara 10 tempat paling tidak damai di dunia.

Di Afghanistan, jutaan dolar yang seharusnya digunakan untuk rekonstruksi dilaporkan telah disia-siakan atau dicuri, secara serius merusak upaya untuk mempertahankan perdamaian.

Bahkan di mana tidak ada konflik terbuka, tingkat ketimpangan dan kemiskinan di negara-negara ini sangat buruk.

Di Angola, 70 persen populasi hidup dengan US $ 2 sehari atau kurang. Satu dari enam anak meninggal sebelum usia lima tahun – menjadikannya tempat paling mematikan di dunia untuk menjadi seorang anak. Lebih dari 150.000 anak meninggal setiap tahun.

BANYAK NEGARA “BERSIH” MEMILIKI RECORDS DODGY DI LUAR NEGERI
Eropa Utara muncul dengan baik dalam indeks – itu rumah bagi empat dari lima negara teratas.

Tetapi hanya karena suatu negara memiliki sektor publik yang bersih di dalam negeri, tidak berarti itu tidak terkait dengan korupsi di tempat lain.

Ambil Swedia misalnya. Itu berada di urutan keempat dalam indeks, namun perusahaan Swedia-Finlandia TeliaSonera – 37 persen dimiliki oleh negara Swedia – menghadapi tuduhan bahwa mereka membayar jutaan dolar dalam suap untuk mengamankan bisnis di Uzbekistan, yang berada di urutan ke-153 dalam indeks.

Perusahaan ini sekarang menarik diri dari bisnis di Asia Tengah, tetapi Swedia bukan satu-satunya negara “bersih” yang dikaitkan dengan perilaku cerdik di luar negeri. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian kami, setengah dari semua negara OECD melanggar kewajiban internasional mereka untuk menindak penyuapan oleh perusahaan mereka di luar negeri.

DAFTAR HASIL: PERSEPSI KORUPSI INDEKS 2015

1 Denmark 91 92 91 90
1 New Zealand 91 91 91 90
3 Finland 90 89 89 90
4 Sweden 89 87 89 88
5 Norway 88 86 86 85
6 Switzerland 86 86 85 86
7 Luxembourg 85 82 80 80
7 Singapore 85 84 86 87
9 Netherlands 84 83 83 84
10 Canada 83 81 81 84
11 Germany 81 79 78 79
11 United Kingdom 81 78 76 74
13 Australia 79 80 81 85
13 Iceland 79 79 78 82
15 Belgium 77 76 75 75
16 Austria 76 72 69 69
16 United States 76 74 73 73
18 Hong Kong 75 74 75 77
18 Ireland 75 74 72 69
18 Japan 75 76 74 74
21 Uruguay 74 73 73 72
22 Qatar 71 69 68 68
23 Chile 70 73 71 72
23 Estonia 70 69 68 64
23 France 70 69 71 71
23 United Arab Emirates 70 70 69 68
27 Bhutan 65 65 63 63
28 Portugal 64 63 62 63
29 Botswana 63 63 64 65
29 Poland 63 61 60 58
31 Taiwan 62 61 61 61
32 Cyprus 61 63 63 66
32 Israel 61 60 61 60
34 Malta 60 55 56 57
34 Slovenia 60 58 57 61
36 Lithuania 59 58 57 54
37 Spain 58 60 59 65
38 Czech Republic 56 51 48 49
38 Latvia 56 55 53 49
40 Cape Verde 55 57 58 60
40 Costa Rica 55 54 53 54
40 Seychelles 55 55 54 52
43 Korea (South) 54 55 55 56
43 Rwanda 54 49 53 53
45 Jordan 53 49 45 48
45 Mauritius 53 54 52 57
45 Namibia 53 49 48 48
48 Georgia 52 52 49 52
48 Saudi Arabia 52 49 46 44
50 Bahrain 51 49 48 51
50 Croatia 51 48 48 46
50 Hungary 51 54 54 55
50 Slovakia 51 50 47 46
54 Malaysia 50 52 50 49
55 Kuwait 49 44 43 44
56 Cuba 47 46 46 48
56 Ghana 47 48 46 45
58 Greece 46 43 40 36
58 Romania 46 43 43 44
60 Oman 45 45 47 47
61 Italy 44 43 43 42
61 Lesotho 44 49 49 45
61 Montenegro 44 42 44 41
61 Senegal 44 43 41 36
61 South Africa 44 44 42 43
66 Sao Tome and Principe 42 42 42 42
66 The FYR of Macedonia 42 45 44 43
66 Turkey 42 45 50 49
69 Bulgaria 41 43 41 41
69 Jamaica 41 38 38 38
71 Serbia 40 41 42 39
72 El Salvador 39 39 38 38
72 Mongolia 39 39 38 36
72 Panama 39 37 35 38
72 Trinidad and Tobago 39 38 38 39
76 Bosnia and Herzegovina 38 39 42 42
76 Brazil 38 43 42 43
76 Burkina Faso 38 38 38 38
76 India 38 38 36 36
76 Thailand 38 38 35 37
76 Tunisia 38 40 41 41
76 Zambia 38 38 38 37
83 Benin 37 39 36 36
83 China 37 36 40 39
83 Colombia 37 37 36 36
83 Liberia 37 37 38 41
83 Sri Lanka 37 38 37 40
88 Albania 36 33 31 33
88 Algeria 36 36 36 34
88 Egypt 36 37 32 32
88 Indonesia 36 34 32 32
88 Morocco 36 39 37 37
88 Peru 36 38 38 38
88 Suriname 36 36 36 37
95 Armenia 35 37 36 34
95 Mali 35 32 28 34
95 Philippines 35 38 36 34
98 Bolivia 34 35 34 34
98 Djibouti 34 34 36 36
98 Gabon 34 37 34 35
98 Niger 34 35 34 33
102 Dominican Republic 33 32 29 32
102 Ethiopia 33 33 33 33
102 Kosovo 33 33 33 34
102 Moldova 33 35 35 36
106 Argentina 32 34 34 35
106 Belarus 32 31 29 31
106 Cote d’Ivoire 32 32 27 29
106 Ecuador 32 33 35 32
106 Togo 32 29 29 30
111 Honduras 31 29 26 28
111 Malawi 31 33 37 37
111 Mauritania 31 30 30 31
111 Mexico 31 35 34 34
111 Mozambique 31 31 30 31
111 Vietnam 31 31 31 31
117 Pakistan 30 29 28 27
117 Tanzania 30 31 33 35
119 Azerbaijan 29 29 28 27
119 Guyana 29 30 27 28
119 Russia 29 27 28 28
119 Sierra Leone 29 31 30 31
123 Gambia 28 29 28 34
123 Guatemala 28 32 29 33
123 Kazakhstan 28 29 26 28
123 Kyrgyzstan 28 27 24 24
123 Lebanon 28 27 28 30
123 Madagascar 28 28 28 32
123 Timor-Leste 28 28 30 33
130 Cameroon 27 27 25 26
130 Iran 27 27 25 28
130 Nepal 27 29 31 27
130 Nicaragua 27 28 28 29
130 Paraguay 27 24 24 25
130 Ukraine 27 26 25 26
136 Comoros 26 26 28 28
136 Nigeria 26 27 25 27
136 Tajikistan 26 23 22 22
139 Bangladesh 25 25 27 26
139 Guinea 25 25 24 24
139 Kenya 25 25 27 27
139 Laos 25 25 26 21
139 Papua New Guinea 25 25 25 25
139 Uganda 25 26 26 29
145 Central African Republic 24 24 25 26
146 Congo Republic 23 23 22 26
147 Chad 22 22 19 19
147 Democratic Republic of the Congo 22 22 22 21
147 Myanmar 22 21 21 15
150 Burundi 21 20 21 19
150 Cambodia 21 21 20 22
150 Zimbabwe 21 21 21 20
153 Uzbekistan 19 18 17 17
154 Eritrea 18 18 20 25
154 Syria 18 20 17 26
154 Turkmenistan 18 17 17 17
154 Yemen 18 19 18 23
158 Haiti 17 19 19 19
158 Guinea-Bissau 17 19 19 25
158 Venezuela 17 19 20 19
161 Iraq 16 16 16 18
161 Libya 16 18 15 21
163 Angola 15 19 23 22
163 South Sudan 15 15 14 N/A
165 Sudan 12 11 11 13
166 Afghanistan 11 12 8 8
167 Korea (North) 8 8 8 8