Bagaimana Mengatasi Korupsi di Indonesia?

Bagaimana Mengatasi Korupsi di Indonesia?

Lihatlah tren korupsi, bagaimana korupsi ditangani dan mengapa Indonesia tetap menjadi surga investasi bagi investor lokal dan asing. Menurut situs slot hacker, Indonesia merupakan salah satu negera dengan tingkat korupsi yang paling tinggi di dunia.

Indonesia adalah salah satu pasar berkembang terbesar di Asia Tenggara dengan lingkungan ekonomi yang sangat menjanjikan dan cerah. Namun, negara ini masih dirugikan oleh korupsi, penyuapan, dan pencucian uang yang meluas dan merajalela di seluruh sektor pemerintahan dan bisnis negara.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyatakan negaranya terbuka untuk bisnis dengan inisiatif reformasi dalam upaya memerangi korupsi di negara ini. Masalah ini diyakini masih akan menjadi pusat perhatian dalam pemilu 2019 mendatang.

Dalam artikel ini, kita akan melihat tren korupsi, bagaimana korupsi ditangani dan mengapa Indonesia tetap menjadi surga investasi bagi investor lokal dan asing.

Korupsi di Indonesia

Hukum Anti Korupsi Indonesia

Komitmen pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi sudah sejak lama. UU Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa suap merupakan salah satu tindakan korupsi. Adalah perbuatan menerima atau mengambil sesuatu (berupa uang, hadiah, jamuan, harta, dsb) dengan tujuan mempengaruhi penerima suap untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum yang menguntungkan pihak pemberi suap.

Menurut undang-undang, setiap biaya keramahtamahan dengan hadiah dan makanan yang diberikan kepada pejabat publik, pegawai pemerintah, atau siapa pun yang memiliki posisi berwenang atas masalah kepentingan publik, berpotensi merupakan suap.

Setelah dinyatakan bersalah, pejabat publik yang menerima suap harus menghadapi satu atau lebih hukuman berikut berdasarkan KUHP Indonesia. Selain itu, hukuman ini berlaku untuk semua suap yang dilakukan di Indonesia dan di luar Indonesia:

-4 sampai 20 tahun penjara
-Penjara seumur hidup kemungkinan untuk keadaan serius
-Denda berat Rp200 juta sd Rp1 miliar

Berdasarkan Pasal 12C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerima gratifikasi dapat terhindar dari penuntutan jika segera melaporkan potensi suap tersebut kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Tanggung Jawab Perusahaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia)

Inisiatif reformasi mencakup kerja sama internasional Indonesia dengan banyak regulator asing, dengan pengenalan tanggung jawab perusahaan dan dukungan kuat dari badan anti-penyuapan dan korupsi utama Indonesia, KPK. Semua upaya ini telah menunjukkan niat kuat negara ini untuk memerangi korupsi dan untuk menjaga standar internasional menjadi salah satu tempat paling potensial secara global untuk melakukan bisnis.

Peningkatan Indeks Korupsi

Jelas bahwa inisiatif reformasi telah berhasil – pada tahun 2017, Indonesia telah naik 18 peringkat dalam empat tahun dalam Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI). Ini jelas merupakan tanda besar bahwa Indonesia membuat langkah besar dalam memerangi korupsi dan penyuapan pegawai negeri dan pejabat publik mereka.

Peningkatan tersebut terlihat dari beberapa pemeriksaan yang dilakukan KPK. Untuk kasus korupsi terbaru terkait pengaturan pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto, mantan Ketua DPR dan mantan Ketua Umum Partai Golkar, divonis 15 tahun penjara. penjara dengan denda US$7,3 juta karena korupsi dalam skandal e-KTP.

Tentu saja, meskipun hasilnya menggembirakan, masih banyak yang harus dilakukan pada undang-undang anti-korupsi dan penegakannya untuk mengurangi risiko investasi asing dan warga negara lokal di Indonesia.

Kabar Baik untuk Investor dan Perusahaan

Proses online untuk aplikasi investasi dan bisnis yang telah diterapkan baru-baru ini di Indonesia telah menurunkan kewaspadaan sebagian besar perusahaan dan investor. Hal ini memungkinkan sebagian besar proses dilakukan secara online melalui sistem yang aman tanpa keterlibatan personel yang korup.

Selain itu, KPK meluncurkan inisiatif baru pada tahun 2016 yang dikenal dengan Gerakan Profesional Berintegritas (Profit Movement). Inisiatif ini dirancang untuk membantu dunia usaha menyingkirkan praktik korupsi dan meningkatkan sistem kepatuhan dalam organisasi – terutama di sektor swasta yang menyumbang 80% kasus korupsi yang diselidiki KPK.

Bagaimana Cekindo Dapat Membantu?

Sebagai investor atau pemilik bisnis di Indonesia, Anda tidak perlu khawatir tentang korupsi dan suap melalui layanan yang disediakan oleh Cekindo. Kami membantu Anda menilai dan mengidentifikasi risiko yang dapat mengekspos bisnis dan investasi Anda, dan bertindak dengan percaya diri di sekitar risiko tersebut dengan pencegahan dan solusi. Hubungi Cekindo untuk informasi lebih lanjut tentang berbisnis di Indonesia.