Cara Untuk Medektsi Adanya Korupsi

Medektsi Adanya Korupsi

Korupsi dapat dideteksi melalui berbagai metode, yang paling umum adalah audit (internal dan eksternal) dan laporan (oleh warga negara, jurnalis, whistle-blower, dan pelaporan sendiri). Kekuatan dan kelemahan dari metode ini dibahas dalam paragraf berikut yang kami rangkum dari situs wm casino yang juga merupakan situs judi paling canggih. Jika relevan, pertimbangan diberikan pada penggunaan teknologi modern dalam mendeteksi korupsi, termasuk teknologi blockchain, aplikasi ponsel cerdas, dan platform web data terbuka. Mengingat pentingnya whistle-blowing, segmen berikutnya didedikasikan untuk pendekatan yang mendorong pelaporan semacam itu. Ada metode lain untuk mendeteksi korupsi, seperti deklarasi aset dan kepentingan serta survei sampel; akan tetapi, mengingat sifat pengantar, Modul ini berfokus pada metode inti audit dan pelaporan.

Audit: tradisional dan blockchain

tradisional dan blockchain
Metode penting yang digunakan untuk mendeteksi korupsi di organisasi sektor publik dan swasta adalah proses audit. Definisi sederhana dari audit, yang disediakan oleh kamus Merriam-Webster, adalah “penyelidikan formal atas akun organisasi atau individu atau situasi keuangan” serta “pemeriksaan dan peninjauan metodis”. Audit dapat bersifat internal, artinya dilakukan oleh organisasi itu sendiri, atau eksternal, yang berarti dilakukan oleh entitas lain di luar independen.

Audit internal dan eksternal memiliki tujuan yang berbeda. Audit internal meninjau item seperti efektivitas perlindungan organisasi terhadap penipuan dan korupsi, sedangkan audit eksternal sering kali berfokus pada laporan keuangan organisasi dan apakah organisasi tersebut telah mengikuti semua undang-undang dan peraturan yang relevan. Audit internal menawarkan kepada manajemen organisasi gambaran singkat tentang bagaimana kebijakan dan prosedur berfungsi, sedangkan audit eksternal memberikan pandangan yang lebih luas dan seringkali bersifat publik. Audit adalah contoh mekanisme manajemen integritas, yang dibahas secara lebih rinci dalam Modul 11 ​​dan Modul 13 Seri Modul Universitas E4J tentang Integritas dan Etika terkait dengan sektor swasta dan publik.

Baik audit internal maupun eksternal dapat memainkan peran penting dalam mendeteksi korupsi (Jeppesen, 2018). Di Afrika Selatan, misalnya, auditor diwajibkan secara hukum untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan (UNODC, 2015). Di banyak negara, peran auditor eksternal lembaga publik ditugaskan ke badan pemerintah khusus seperti lembaga audit tertinggi atau kantor audit nasional. Badan-badan khusus seperti itu memiliki peran penting dalam mengontrol pengeluaran publik dan memastikan akuntabilitas di sektor publik. Oleh karena itu, mereka harus diberikan kebebasan untuk menjalankan fungsi pengawasan mereka secara efektif. Salah satu contoh tertua dari badan pengawas semacam itu adalah Pengawas Keuangan Umum Administrasi Negara Spanyol (IGAE), yang didirikan pada tahun 1874. IGAE bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, pengendalian keuangan dan audit kegiatan ekonomi dan keuangan sektor publik Spanyol. IGAE memastikan bahwa semua pengeluaran publik sesuai dengan prinsip legalitas, efisiensi dan efektivitas. Ini juga menjamin transparansi pengeluaran publik karena menyediakan informasi akuntansi yang tersedia untuk umum. Di Brasil, misalnya, Pemerintah Federal mendirikan Controladoria Geral da União (CGU), atau Kantor Pengawas Keuangan, pada tahun 2003. Tidak lama setelah pembentukannya, UPK membuat program untuk menangani korupsi di pemerintahan kota secara acak. audit. Kota yang akan diaudit dipilih secara acak melalui undian publik. UPK mengumpulkan informasi tentang dana federal yang diterima oleh kotamadya yang dipilih dan kemudian mengeluarkan perintah audit acak untuk berbagai proyek yang menggunakan dana tersebut. Sebuah studi oleh Avis, Ferraz dan Finan (2018) menemukan bahwa korupsi adalah delapan persen lebih rendah di kota-kota di Brazil yang pernah diaudit di masa lalu.

Deteksi korupsi melalui audit berpotensi menjadi lebih efektif dengan perkembangan teknologi baru. Salah satu kemungkinan tersebut adalah menggunakan teknologi blockchain. Blockchain pada dasarnya adalah buku besar digital yang terdiri dari catatan yang disebut blok. Setiap blok memiliki informasi mengenai transaksi dan memiliki cap waktu yang tidak dapat diubah. Saat ini, sebagian besar perusahaan dan pemerintah memiliki sistem pendokumentasian transaksi mereka sendiri dan mereka memberikan informasi ini kepada auditor. Namun, dengan blockchain, informasi disimpan dengan cara yang terdesentralisasi dan auditor tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengkonfirmasi catatan secara eksternal. Artikel ini dan presentasi PowerPoint ini menjelaskan penggunaan blockchain. Teknologi ini mengarah pada audit kontinu online yang baru, yang juga akan membantu dalam deteksi dan penegakan korupsi. Pada tahun 2018, perusahaan Auditchain yang berbasis di Swiss telah menghasilkan Buku Putih yang merinci bagaimana sistem semacam itu dapat diterapkan. Meskipun audit reguler “melihat ke belakang”, protokol blockchain menjadi audit berkelanjutan dalam waktu nyata dan dengan keandalan yang jauh melebihi audit tradisional.

Akan tetapi, perlu dicatat bahwa bahkan kebijakan dan sistem audit yang ditulis dengan baik pun dapat gagal ketika menghadapi korupsi di seluruh organisasi. Skandal korupsi Siemens adalah salah satu contohnya. Dalam hal ini, Siemens tampaknya menjalankan bisnis sesuai dengan standar etika dan hukum tertinggi. Korporasi memiliki beberapa norma dan kode etik antikorupsi yang telah diberlakukan sejak tahun 1991 (Vernard, 2018). Namun, pada tahun 2006, setelah penyelidikan polisi, ditemukan bahwa perusahaan Siemens telah menggunakan suap dan korupsi untuk keuntungan bisnis. Pada tahun 2008, perusahaan Siemens mengaku bersalah melakukan suap dan praktik korupsi lainnya dalam urusan bisnis asing dan membayar 1,6 miliar kepada otoritas Amerika dan Eropa sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian (Lichblau dan Dougherty, 2008). Reformasi yang signifikan di Siemens mengikuti kasus korupsi ini. Orang luar, yang terpilih sebagai Chief Executive Officer baru Siemens, merestrukturisasi banyak aspek bisnis, termasuk struktur organisasi dan budayanya. Informasi lebih lanjut tentang pelajaran yang didapat dari kasus Siemens tersedia dalam laporan berita ini.

Pelaporan sendiri

Mekanisme lain untuk mendeteksi korupsi adalah pelaporan sendiri. Beberapa Negara Bagian memiliki undang-undang dan insentif yang mendorong individu untuk melaporkan korupsi di mana mereka berperan. Proses ini, yang dikenal sebagai pelaporan mandiri, sering dikaitkan dengan entitas sektor swasta, tetapi dapat diterapkan untuk korupsi di organisasi mana pun. Hukuman untuk korupsi bisa sangat berat, dan oleh karena itu mitigasi hukuman adalah insentif umum untuk mendorong pelaporan mandiri. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa pasal 37 UNCAC mewajibkan Negara untuk mendorong para pelaku korupsi untuk melaporkan sendiri, termasuk dengan menawarkan pengurangan hukuman dan bahkan kekebalan dalam kasus-kasus tertentu. Pasal 39 mendorong sektor swasta untuk melaporkan korupsi dan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menyelidiki korupsi. Diskusi tambahan tentang pelaporan mandiri di sektor swasta dapat ditemukan di “Program Etika dan Kepatuhan Anti-Korupsi untuk Bisnis: Panduan Praktis” UNODC serta makalah B20 ini (bab 5) dan laporan WEF ini (bagian 1).

Salah satu tantangan dalam menangani korupsi melalui self-reporting adalah menemukan keseimbangan antara manfaat investigasi yang diperoleh dari kerja sama dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun tidak ada kewajiban hukum umum untuk mengungkapkan aktivitas korupsi di banyak negara, undang-undang khusus di berbagai bidang seperti sekuritas dan hukum perusahaan mungkin memerlukan pelaporan sendiri. Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat (FCPA), menghukum perusahaan, yang terdaftar di AS, atas aktivitas mereka di luar negeri, menciptakan pelanggaran karena tidak melaporkan sendiri tindakan korupsi yang melibatkan pembukuan dan catatan keuangan. Faktanya, banyak negara memiliki ketentuan untuk mitigasi penalti sebagai insentif untuk melaporkan sendiri. Di Inggris Raya, melaporkan diri sendiri dapat meniadakan tuntutan pidana dan membatasi hukuman untuk denda perdata. Di Amerika Serikat, jaksa penuntut secara teratur lebih lunak dalam tuntutan dan rekomendasi hukuman jika terdakwa melaporkan sendiri. Di Australia, kerja sama dengan penegak hukum juga menjadi faktor dalam penerapan hukuman yang lebih ringan. Di China, ada ketentuan tegas “untuk pengurangan atau pembebasan sanksi yang berlaku jika seseorang secara sukarela mengungkapkan perilaku yang mungkin merupakan penyuapan” terhadap pejabat publik asing, dan lebih umum lagi dengan penyuapan dalam negeri (Turnill dan lainnya, 2012) .

Pelaporan warga

Anggota masyarakat seringkali menjadi yang pertama menyaksikan atau mengalami korupsi, khususnya di bidang pelayanan publik. Untuk membantu mengungkap korupsi, anggota masyarakat dapat berperan penting dalam melaporkan korupsi melalui saluran pelaporan kejahatan standar di tingkat nasional atau kota, seperti polisi. Untuk mendorong pelaporan warga tentang korupsi, banyak pemerintah telah mengembangkan cara yang lebih langsung bagi publik untuk melaporkan korupsi. Misalnya, badan antikorupsi khusus dapat membangun saluran pelaporan khusus untuk pelanggaran korupsi. Pemerintah diwajibkan oleh pasal 13 UNCAC untuk menginformasikan kepada publik tentang badan anti-korupsi tersebut dan bagaimana melaporkan tindakan korupsi, termasuk secara anonim. Informasi tentang badan antikorupsi di seluruh dunia, yang diatur oleh negara, tersedia di situs web UNODC.

Selain badan khusus antikorupsi, teknologi baru semakin memainkan peran penting dalam memfasilitasi pelaporan warga. Misalnya, di banyak negara, situs web dan aplikasi ponsel cerdas memungkinkan warganya melaporkan insiden korupsi dengan mudah. Mungkin contoh paling populer adalah I Paid A Bribe in India, yang telah mencatat lebih dari 187.000 laporan tunggal oleh warga dan lebih dari 15 juta pengunjung per Agustus 2019. Peta interaktifnya memungkinkan pengunjung situs web untuk memantau di kota dan sektor mana di India korupsi terjadi paling banyak serta jumlah suap yang dibayarkan. Program kartu skor ponsel serupa dikembangkan di provinsi Quang Tri di Vietnam. Ini memungkinkan warga menilai kinerja administrasi layanan publik dan melaporkan apakah mereka diminta membayar suap. Data baru dirilis setiap kuartal dan media lokal secara teratur membahas hasilnya. Dalam waktu kurang lebih satu tahun, laporan penyuapan telah menurun secara signifikan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat studi kasus Vietnam: M-Score. Di Papua Nugini, program yang disebut Telepon Melawan Korupsi diperkenalkan pada tahun 2014 di lingkungan Kementerian Keuangan. Program tersebut memungkinkan anggota masyarakat untuk melaporkan korupsi secara anonim melalui pesan teks. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang pelaporan warga, termasuk melalui badan-badan antikorupsi dan dengan menggunakan teknologi, lihat Modul 10 Seri Modul Universitas E4J tentang Anti-Korupsi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang lembaga anti-korupsi, lihat Modul 13 dari Seri Modul Universitas E4J tentang Anti-Korupsi. Cara-cara lembaga antikorupsi, polisi dan organisasi swasta menangani laporan korupsi warga negara dibahas di bawah ini.

Jurnalisme dan pemberitaan media

Jurnalisme dan media memainkan peran kunci dalam melaporkan, mengungkap dan memberantas korupsi. Pemberitaan tentang korupsi adalah “memberikan kontribusi yang berharga bagi perbaikan masyarakat” dan jurnalisme investigasi khususnya “memiliki potensi untuk berfungsi sebagai mata dan telinga warga negara” (UNODC, 2014, hlm. 2, 6). Pelaporan media dapat menjadi alat deteksi korupsi yang mendorong organisasi dan lembaga penegak hukum untuk melakukan investigasi (atau investigasi lebih lanjut) atas dugaan korupsi. Laporan korupsi di media juga dapat digunakan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang dan mengevaluasi kasus-kasus di mana korupsi telah terdeteksi dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Salah satu contoh yang sangat dipublikasikan adalah kasus Mossack Fonseca Papers, yang biasa disebut sebagai Panama Papers (kasus ini dibahas lebih lanjut dalam Modul 10 Seri Modul Universitas E4J tentang Anti-Korupsi).

Agar pemberitaan media dan jurnalisme berperan efektif dalam mendeteksi korupsi, media harus bebas, independen, dan bertanggung jawab. Undang-undang akses ke informasi adalah alat berguna yang dapat digunakan jurnalis dan media untuk membantu mendeteksi korupsi. Selain itu, harus ada kerangka legislatif untuk melindungi jurnalis dan narasumbernya dari tuntutan hukum yang tidak berdasar, saling tuduh, dan viktimisasi. Pada skala yang paling ekstrem, jurnalis telah dibunuh karena peran mereka dalam mengungkap korupsi (OECD, 2018; lihat juga kampanye TI untuk melindungi jurnalis). Pemberitaan media tentang korupsi hanya dapat berdampak jika publik mempercayai media dan pekerjaan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, jika media ingin berperan dalam mengungkap korupsi dan menginformasikan kepada masyarakat, media juga harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pemberitaan dilakukan sesuai dengan standar profesional dan etika yang tinggi. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup penetapan kode etik untuk jurnalis atau pembentukan badan pengaturan mandiri yang independen untuk sektor media. Untuk pembahasan rinci tentang pelaporan korupsi yang aman dan bertanggung jawab oleh media, lihat publikasi UNODC 2014 Reporting on Corruption: A Resource Tool for Government and Journalists. Masalah ini dan masalah terkait juga dibahas dalam Modul 10 Seri Modul Universitas E4J tentang Anti-Korupsi dan di Modul 10 Seri Modul Universitas E4J tentang Integritas dan Etika.

Whistle-blowing

Mengingat bahwa korupsi dapat menguntungkan individu yang terlibat secara langsung, dan terdapat berbagai cara untuk menutupi korupsi di dalam organisasi, beberapa kasus korupsi hanya dapat dideteksi jika seseorang di dalam melaporkannya. Kegiatan pelaporan semacam ini sering disebut whistle-blowing, karena pelapor mengirimkan peringatan tentang kegiatan tersebut, dengan harapan dihentikan oleh pihak yang berwenang. Biasanya, whistle-blower melaporkan tindakan tersebut kepada manajer internal, eksekutif, atau anggota dewan yang sesuai. Beberapa entitas telah menetapkan protokol untuk pelaporan. Jika itu terbukti tidak berhasil, whistle-blower dapat mengangkat masalah ini ke badan pengatur eksternal atau penegak hukum atau mungkin memilih untuk mengungkap masalah tersebut secara publik dengan menghubungi media.

Sampai saat ini, definisi akademis yang paling umum digunakan untuk whistle-blowing adalah dari Near dan Miceli (1985) yang mendefinisikan whistle-blowing sebagai “pengungkapan oleh anggota organisasi (sebelumnya atau saat ini) dari praktik ilegal, tidak bermoral atau tidak sah di bawah kendali mereka. majikan kepada orang atau organisasi yang dapat melakukan tindakan “. Pada saat yang sama, tinjauan terhadap undang-undang yang relevan dari seluruh dunia (lihat di sini untuk gambaran umum terbaru) mengungkapkan bahwa whistleblowing didefinisikan secara berbeda di seluruh yurisdiksi. Memang, istilah whistle-blowing tidak mudah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain (daftar istilah sementara dalam bahasa lain dapat ditemukan di sini). Untuk alasan ini, UNCAC menggunakan istilah “orang pelapor” sebagai gantinya.

Perlu dicatat bahwa whistle-blowing tidak terbatas pada pelaporan tentang korupsi, tetapi mencakup pelaporan tentang berbagai pelanggaran, tindakan ilegal, pelecehan, kesalahan, dan risiko terhadap kehidupan, kesehatan dan lingkungan seseorang. Dengan semakin banyaknya negara yang mulai mengadopsi undang-undang perlindungan whistle-blower, perdebatan internasional tentang praktik dan standar yang baik semakin meningkat. Terkait hal ini, pada tahun 2019, G20 mengadopsi Prinsip Tingkat Tinggi untuk Perlindungan Efektif Pelapor. Untuk diskusi tentang pendekatan berbeda untuk melindungi pelapor, lihat Panduan Sumber Daya tentang Praktik yang Baik dalam Perlindungan Pelapor (UNODC, 2015).

Mengungkap fakta versus bocor

Selain definisi whistle-blower yang tidak disepakati, ada juga kebingungan tentang bagaimana membedakan pengertian whistle-blower dengan istilah lain. Dalam bahasa Inggris misalnya, ada kebingungan tentang apa perbedaan antara whistle-blower dan “leaker” (Savage, 2018). Meskipun “leaker” bukanlah istilah hukum, istilah ini telah digunakan secara luas oleh media. Khususnya, beberapa kasus terkenal telah dideskripsikan sebagai bocor dan pembocor rahasia. Contohnya termasuk: pengungkapan dokumen Chelsea Manning ke Wikileaks, Football Leaks Rui Pinto, dan Mossack Fonseca Papers. Cara terbaik untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan perbedaannya adalah melalui kontinu berikut:

Apakah ada bahaya yang teridentifikasi bagi masyarakat? Whistle-blowing digunakan dalam kasus di mana orang yang membuat laporan mengartikulasikan kekhawatiran tertentu tentang kerugian bagi masyarakat dan mungkin memberikan beberapa bukti, sedangkan kebocoran mengacu pada kasus di mana orang melakukan pengungkapan dokumen tanpa izin tanpa mengartikulasikan kekhawatiran tertentu tentang bahaya.
Apakah identitas pelapor diketahui seseorang? Yang dimaksud dengan kasus kebocoran dapat menjadi whistleblowing bila diketahui identitas pelapor. Misalnya, Football Leaks mulai dibahas sebagai whistle-blowing ketika publik yang membeberkan dokumen tersebut.

Apakah pelaporan tersebut resmi? Karena semakin banyak negara mengembangkan undang-undang tentang perlindungan whistle-blower, pelaporan ke badan pengatur atau media menjadi diizinkan dalam kondisi tertentu. Laporan yang mengikuti prosedur resmi tersebut disebut whistle-blowing, sedangkan pelaporan yang tidak mengikuti prosedur resmi disebut bocor. Misalnya, di Amerika Serikat, whistle-blower adalah seseorang yang memiliki perlindungan hukum tertentu karena dia telah melapor ke otoritas federal atau negara bagian yang sesuai, sedangkan leaker adalah seseorang yang berbagi informasi dengan orang atau organisasi yang tidak berwenang untuk menerima. Itu. Meskipun beberapa pembocor pada akhirnya dapat memperoleh manfaat dari perlindungan hukum, hal ini tidak dijamin pada saat laporan dibuat. Leaker dapat dituntut atau dituntut di pengadilan sipil karena melanggar tindakan kerahasiaan atau perjanjian kerahasiaan, atau menyebabkan kerugian.

Bagian berikut melanjutkan diskusi tentang whistleblowing, dengan penekanan pada beberapa area penting dari perdebatan ilmiah dan praktis kontemporer, termasuk motivasi dan pentingnya perlindungan whistle-blowing dan whistle-blower.