Bagaimana Kita Bisa Akhiri Korupsi?

Bagaimana Kita Bisa Akhiri Korupsi?

Ketika kami bertanya kepada Armando Lara – pakar pajak dan anti pencucian uang – apa kesannya tentang Amerika Latin setelah skandal korupsi baru – baru ini , dia sangat jelas: “Korupsi membuat negara-negara semakin miskin. Ekonomi tumbuh, tetapi kekayaan tidak merembes ke bawah. kesejahteraan penduduk tidak meningkat. “

Data tersebut tampaknya mendukung analisisnya. Korupsi memiliki efek korosif terhadap kepercayaan warga terhadap institusi publik.

Menurut data https://www.mabosway.win/ pada 2017, 53% orang Amerika Latin menilai pemerintah mereka memiliki kinerja yang buruk dalam memerangi korupsi dan hanya 30% yang merasa puas dengan demokrasi.

Selain itu, para ahli dalam masalah ini menunjukkan bahwa skandal korupsi yang jumlahnya belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Latin dan Karibia mengancam untuk mengikis fondasi sebagian besar kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik kawasan , serta supremasi hukum.

Sebaliknya, ketika negara-negara Eropa dan Asia memperbaiki tata kelola dan kebijakan antikorupsi mereka pada pertengahan abad terakhir, PDB per kapita mereka meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebagian besar negara Amerika Latin.

Untuk menghadapi tantangan skandal korupsi yang melanda kawasan ini, IDB mempertemukan beberapa pakar antikorupsi terkemuka dunia.

Antara Juni 2017 dan September 2018, delapan spesialis perpajakan, industri ekstraktif, infrastruktur, masyarakat sipil, tata kelola, institusi, sektor swasta dan teknologi informasi, menyiapkan laporan independen untuk menjelaskan konsekuensi dan menawarkan solusi yang mungkin dari berbagai sudut.

Meningkatkan Tata Kelola

Meningkatkan Tata Kelola

Panel ahli sepakat bahwa skandal regional baru-baru ini menunjukkan bahwa korupsi di Amerika Latin dan Karibia bersifat sistemik dan mencakup jaringan metode dan mekanisme yang kompleks dalam skala besar.

Perangkat untuk mengalihkan dana menjadi lebih canggih, dan sistem tata kelola dan kontrol di wilayah tersebut tidak cukup berkembang untuk menghadapi tantangan baru ini.

Pada saat yang sama, di banyak negara, “korupsi kecil-kecilan” juga semakin nyata, yang meskipun tidak dilakukan dengan cara yang sama seperti korupsi skala besar, berdampak langsung pada setiap warga negara.

Beberapa negara berada dalam posisi yang lebih baik daripada yang lain untuk menghadapi tantangan ini.

Uruguay, Chili dan Kosta Rika memiliki kedudukan yang lebih sehat karena mereka telah meningkatkan dalam beberapa dekade terakhir sistem dan lembaga hukum mereka untuk memperkuat tata kelola dan pengendalian korupsi mereka. Kolombia dan Paraguay juga meningkat secara substansial.

Panel ahli menunjukkan bahwa selama dekade terakhir, sebagian besar inisiatif antikorupsi yang dilakukan di wilayah tersebut bersifat parsial, tidak teratur dan dengan fokus yang lebih kuat pada undang-undang daripada implementasi.

“Laporan ini adalah seruan untuk bertindak. Dalam hal ini, laporan tersebut menunjukkan bahwa tidak perlu lagi undang-undang atau perjanjian atau semacamnya, yang dibutuhkan adalah implementasi,” kata Roberto de Michele, yang merupakan focal point atas nama dari IDB untuk memfasilitasi pekerjaan dengan ahlinya.

Agenda antikorupsi dapat direvitalisasi dan diperluas melalui serangkaian aksi kunci. Ini termasuk:

  • Sumber daya yang terjamin dan independensi untuk sistem peradilan
  • Promosi pendekatan inovatif untuk kolaborasi dalam investigasi yudisial
  • Transparansi pemerintah dan keuangan yang diperluas
  • Peningkatan pemantauan pemberian kontrak publik
  • Perubahan pada pembiayaan kampanye politik dan peningkatan transparansi
  • Mengaktifkan dan memperluas penggunaan teknologi untuk memerangi korupsi
  • Penilaian kedalaman dan perluasan korupsi di semua tingkatan, di antara tindakan lainnya.

Para ahli juga menyoroti pentingnya cara reformasi tersebut dilaksanakan. Aturan internasional tentang transparansi dan integritas berfungsi sebagai peta jalan untuk reformasi di tingkat nasional.

Namun, agar berhasil memberantas korupsi, mereka harus melampaui peningkatan kualitas teknis undang-undang atau kebijakan integritas publik. Para ahli menunjukkan, reformasi perlu melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta.

“Korupsi membuat negara lebih miskin. Ekonomi tumbuh, tetapi kekayaan tidak merembes ke bawah. Kesejahteraan penduduk tidak meningkat, ”kata Armando Lara, anggota panel ahli.

Apa Yang Bisa Dilakukan Masyarakat Sipil?

Tidak diragukan lagi bahwa partisipasi aktif warga merupakan hal mendasar untuk mencegah korupsi dan mendorong transparansi.

Sekarang, dengan jejaring sosial dan peningkatan akses informasi, terdapat potensi yang sangat besar untuk memperkuat integritas di negara mereka.

Warga juga dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, yang telah melakukan pekerjaan teladan untuk mempromosikan transparansi dan integritas publik melalui peningkatan akses terhadap undang-undang informasi, memantau pengeluaran pemerintah, melacak dana kampanye, dan melaporkan tindakan korupsi.

Peran organisasi-organisasi ini begitu berharga sehingga, di beberapa negara, strategi kolaborasi baru sedang diuji.

Melalui apa yang disebut Pakta Integritas , pemerintah menandatangani perjanjian dengan organisasi masyarakat sipil untuk memantau kontrak publik dengan perusahaan swasta.

Selama proses berlangsung, auditor membuka semua laporan dan materinya, yang telah dilaksanakan di 15 negara dan lebih dari 300 kesempatan terpisah.

Panel ahli juga menyoroti peran sektor swasta. Seperti yang mereka tunjukkan, skandal cenderung menyoroti individu yang korup, dan sayangnya mengabaikan fakta bahwa untuk setiap kontrak yang diperoleh dengan suap, ada bisnis lain yang menolak membayar mereka.

Di antara beberapa ide, salah satu rekomendasi ahli adalah untuk pembuatan strategi aksi kolektif oleh sektor swasta untuk memastikan bahwa aturan integritas diadopsi secara progresif oleh bisnis.

Lihat juga Sejarah Korupsi Terbesar Di Dunia.